Dampak penjajahan kolonialisme Belanda dalam bidang politik adalah ...
A. penguasa
pribumi diberi kebebasan kekuasaan oleh Belanda
B. penguasa
pribumi dan Belanda sama-sama berkuasa secara setara
C. kekuasaan
Politik penguasa Indonesia hilang dan beralih ke tangan Belanda
D. penguasa
kolonial berkuasa atas nama penguasa-penguasa pribumi
E. penguasa
pribumi tetap berkuasa, tanpa ada campur tangan pemerintah Belanda
Jawaban: C. kekuasaan Politik penguasa Indonesia hilang dan beralih ke tangan Belanda
Penjajahan
yang dilakukan Belanda di Indonesia selama lebih dari tiga abad memberikan
dampak di berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya adalah bidang
politik. Dampak paling mendasar dari kolonialisme Belanda di bidang ini adalah
hilangnya kekuasaan politik penguasa pribumi dan beralihnya kekuasaan tersebut
ke tangan pemerintah kolonial Belanda.
Sebelum
kedatangan bangsa Eropa, wilayah Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan yang
berdaulat, seperti Kerajaan Mataram, Banten, Gowa, Ternate, dan lainnya.
Masing-masing kerajaan memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan kedaulatan
sendiri. Namun, sejak kedatangan Belanda pada awal abad ke-17 melalui VOC,
kekuasaan politik mulai mengalami perubahan drastis.
Berikut
beberapa dampak penting kolonialisme Belanda dalam bidang politik:
Hilangnya Kedaulatan Kerajaan dan Pemerintahan Pribumi
Belanda
secara bertahap mengambil alih kekuasaan dari kerajaan-kerajaan lokal. Raja,
sultan, atau bupati yang dahulu memiliki kekuasaan penuh atas rakyatnya dipaksa
tunduk kepada kekuasaan kolonial. Dalam banyak kasus, kerajaan-kerajaan yang
menolak akan ditaklukkan secara militer atau melalui perjanjian yang merugikan.
Diterapkannya Sistem Pemerintahan Kolonial
Belanda
memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang terpusat dan dikendalikan dari
Batavia. Gubernur Jenderal dan pejabat-pejabat Belanda memiliki kekuasaan
tertinggi, sementara para penguasa lokal hanya dijadikan alat administrasi.
Perubahan Status Penguasa Pribumi
Para raja
dan bangsawan yang sebelumnya memegang kekuasaan politik penuh dijadikan
“bupati” atau pejabat administratif” yang bekerja di bawah perintah pemerintah
kolonial. Para raja tidak lagi memiliki kekuasaan mandiri, melainkan hanya
menjalankan perintah Belanda.
Munculnya Perjanjian yang Merugikan
Banyak
kerajaan dipaksa menandatangani perjanjian politik yang menguntungkan Belanda,
seperti monopoli perdagangan dan penyerahan wilayah kekuasaan. Hal ini semakin
melemahkan posisi politik kerajaan-kerajaan pribumi.
Pembentukan Struktur Pemerintahan Kolonial
Belanda
membagi wilayah kekuasaan menjadi berbagai daerah administratif seperti
keresidenan, kabupaten, dan distrik. Struktur ini menggantikan sistem
pemerintahan tradisional dan memudahkan Belanda mengontrol wilayah secara
efektif.
Perbandingan Pilihan Jawaban Lain
A. penguasa pribumi diberi kebebasan kekuasaan oleh Belanda
Salah,
karena penguasa pribumi justru kehilangan kekuasaan politiknya dan berada di
bawah kendali Belanda.
B. penguasa pribumi dan Belanda sama-sama berkuasa secara setara
Tidak benar,
kekuasaan utama sepenuhnya berada di tangan Belanda. Penguasa lokal hanya
pelaksana perintah kolonial.
C. kekuasaan politik penguasa Indonesia hilang dan beralih ke tangan Belanda
Benar. Ini
dampak kolonialisme Belanda dalam bidang politik.
D. penguasa kolonial berkuasa atas nama penguasa-penguasa pribumi
Justru
sebaliknya, penguasa pribumi yang menjalankan perintah Belanda, bukan
sebaliknya.
E. penguasa pribumi tetap berkuasa, tanpa ada campur tangan pemerintah Belanda
Ini keliru,
karena pemerintah kolonial ikut campur tangan bahkan menguasai seluruh sistem
pemerintahan.
Penjajahan Belanda mengakibatkan perubahan mendasar dalam struktur politik Nusantara. Kedaulatan yang sebelumnya berada di tangan kerajaan-kerajaan lokal secara bertahap dirampas dan diambil alih oleh pemerintah kolonial, sehingga penguasa pribumi hanya menjadi perpanjangan tangan Belanda.
Kondisi ini berlangsung
selama berabad-abad hingga akhirnya perjuangan kemerdekaan berhasil mengakhiri
kekuasaan kolonial tersebut.
FAQ: Dampak Kolonialisme Belanda dalam Bidang Politik
1. Apa dampak utama penjajahan Belanda terhadap politik di Indonesia?
Dampak
utamanya adalah hilangnya kekuasaan politik para penguasa pribumi dan
beralihnya kekuasaan tersebut ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Penguasa
lokal tidak lagi memiliki wewenang penuh atas rakyat dan wilayahnya.
2. Bagaimana cara Belanda mengambil alih kekuasaan politik pribumi?
Belanda
melakukannya melalui berbagai cara, seperti:
- Menaklukkan kerajaan yang melawan secara militer.
- Memaksa kerajaan menandatangani perjanjian politik yang merugikan.
- Mengangkat penguasa lokal sebagai pejabat administratif di bawah pemerintah kolonial.
3. Apa yang terjadi pada raja atau sultan setelah Belanda berkuasa?
Para raja
atau sultan hanya dijadikan bupati atau pejabat administratif yang bekerja di
bawah perintah pemerintah kolonial. Sehingga kehilangan kedaulatan dan tidak
dapat membuat keputusan politik sendiri.
4. Apa sistem pemerintahan yang diterapkan Belanda di Indonesia?
Belanda
membentuk pemerintahan kolonial yang terpusat dengan Gubernur Jenderal sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi. Wilayah Nusantara dibagi menjadi keresidenan,
kabupaten, dan distrik untuk memudahkan pengawasan.
5. Apakah penguasa pribumi masih punya kekuasaan politik?
Tidak secara
penuh. Kekuasaan hanya bersifat administratif dan terbatas pada pelaksanaan
kebijakan kolonial. Sehingga tidak lagi berdaulat atas rakyat dan wilayahnya.
6. Mengapa Belanda ingin menguasai kekuasaan politik pribumi?
Karena
dengan menguasai politik, Belanda bisa:
- Mengendalikan rakyat dan wilayah secara langsung.
- Memastikan kelancaran eksploitasi ekonomi dan monopoli perdagangan.
- Memadamkan perlawanan rakyat lebih mudah.
7. Apa akibat jangka panjang dari kehilangan kekuasaan politik ini?
Akibatnya,
sistem pemerintahan banyak yang hilang, struktur kekuasaan berubah drastis, dan
rakyat menjadi terbiasa hidup di bawah kekuasaan asing. Hal ini juga
menumbuhkan semangat perlawanan dan nasionalisme untuk merebut kembali
kemerdekaan.