Hal apa yang seharusnya menjadi acuan utama kurikulum ...

 

Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum ...

Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum ...

 

A. Murid

B. Pemikiran guru

C. Kebutuhan sekolah

D. Peraturan pemerintah

 

Jawaban: A. Murid

 

Pertanyaan mengenai acuan utama dalam pengembangan kurikulum bisa menjadi  perdebatan. Apakah kurikulum digariskan oleh kehendak pemerintah, dibentuk oleh kebutuhan sekolah, dipengaruhi oleh pemikiran para guru, ataukah justru berpusat pada kebutuhan peserta didik ? Mengapa murid sepatutnya menjadi acuan utama dalam merancang kurikulum.

 

Murid sebagai Acuan: Mengapa Orientasi pada Peserta Didik ?

Pendekatan berlandaskan bahwa setiap murid memiliki potensi, gaya belajar yang berbeda, serta kebutuhan dan minat yang beragam. Kurikulum yang berpusat pada murid berupaya memenuhi kebutuhan materi setiap siswa, alih-alih menyeragamkan proses belajar yang mengabaikan keunikan setiap peserta didik.

 

Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat menghasilkan peningkatan keterlibatan, motivasi, dan hasil belajar yang lebih baik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Review of Educational Research oleh National Research Council menggarisbawahi bahwa ketika siswa merasa memiliki kontrol atas pembelajaran dan melihat kesesuaian materi dengan kehidupan pribadi.

 

 

Perbandingan dengan Pilihan Jawaban Lain

B. Pemikiran Guru

Pertama, tanpa panduan yang lebih luas, kurikulum bisa menjadi bervariasi antar kelas atau antar sekolah, menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan. Kedua, meskipun guru memiliki pemahaman tentang siswa, tetapi tidak selalu memiliki akses terhadap data tentang kebutuhan pasar kerja, tren global, atau perubahan sosial yang lebih besar. Kurikulum yang sepenuhnya bergantung pada pemikiran guru bisa saja kurang sesuai.

 

Meskipun demikian, peran guru dalam pengembangan kurikulum juga diperlukan. Guru harus dilibatkan dalam proses perancangan, memberikan masukan berdasarkan pengalaman mengajar dengan siswa, tetapi bukan menjadi satu-satunya penentu acuan kurikulum secara keseluruhan.

 

C. Kebutuhan Sekolah

Setiap sekolah memiliki karakteristik berbeda, termasuk sumber daya, lingkungan sosial, dan profil siswa. Mempertimbangkan kebutuhan sekolah dalam pengembangan kurikulum juga perlu untuk memastikan kesesuaian lokal. Kurikulum dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang yang ada di komunitas sekolah setempat.

 

Namun, menjadikan kebutuhan sekolah sebagai acuan utama juga memiliki keterbatasan. Jika hanya berfokus pada kebutuhan sekolah, ada risiko bahwa standar pendidikan di satu sekolah tidak sebanding dengan sekolah lain, menciptakan kesenjangan mutu. Selain itu, kebutuhan sekolah lebih bersifat operasional atau manajerial, yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan materi siswa.

 

Kebutuhan sekolah seharusnya menjadi faktor pertimbangan dalam adaptasi dan implementasi kurikulum, bukan sebagai acuan utama dalam penentuan kurikulum . Sekolah memiliki otonomi untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, tetapi kurikulum tetap harus berlandaskan pada tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa.

 

D. Peraturan Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan standar pendidikan yang merata, kesesuaian kurikulum dengan visi nasional. Oleh karena itu, peraturan pemerintah bisa menjadi standar yang mengatur acuan sistem kurikulum, menetapkan standar kompetensi minimal, dan memastikan bahwa pendidikan memenuhi tujuan pembangunan negara.

 

Namun, jika peraturan pemerintah menjadi satu-satunya atau acuan utama, kurikulum kurang responsif terhadap kebutuhan murid. Kurikulum yang terlalu didikte oleh pemerintah bisa bersifat top-down, mengedepankan keseragaman dan standarisasi, yang dapat menghambat inovasi pedagogis dan kreativitas guru.

 

Sejarah pendidikan dibeberapa negara menunjukkan bahwa kurikulum yang terlalu terpusat pada pemerintah malah menghasilkan lulusan yang kurang adaptif atau tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Di Indonesia sendiri terjadi perubahan kurikulum yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, yang terkadang kurang selaras dengan kebutuhan di lapangan dan kurang melibatkan pemangku kepentingan, terutama siswa.

 

Pemerintah idealnya berperan sebagai penyedia kebijakan dan standar mutu, bukan sebagai penentu acuan sistem kurikulum. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa kurikulum secara umum mendukung tujuan nasional dan memiliki standar minimal, sambil memberikan ruang bagi adaptasi lokal dan yang terpenting, berpusat pada kebutuhan peserta didik.

 

 

Dalam esensinya, kurikulum bukan sekumpulan mata pelajaran yang harus dituntaskan, melainkan sebuah rencana pengalaman belajar yang dirancang untuk memberdayakan setiap murid agar mencapai potensi masing-masing.

LihatTutupKomentar