Hal apa yang sepatutnya menjadi acuan utama kurikulum ...
A. Murid
B. Pemikiran
guru
C. Kebutuhan
sekolah
D. Peraturan
pemerintah
Jawaban: A. Murid
Pertanyaan
mengenai acuan utama dalam pengembangan kurikulum bisa menjadi perdebatan. Apakah kurikulum digariskan oleh
kehendak pemerintah, dibentuk oleh kebutuhan sekolah, dipengaruhi oleh
pemikiran para guru, ataukah justru berpusat pada kebutuhan peserta didik ?
Mengapa murid sepatutnya menjadi acuan utama dalam merancang kurikulum.
Murid sebagai Acuan: Mengapa Orientasi pada Peserta Didik ?
Pendekatan berlandaskan bahwa setiap murid
memiliki potensi, gaya belajar yang berbeda, serta kebutuhan dan minat yang
beragam. Kurikulum yang berpusat pada murid berupaya memenuhi kebutuhan materi setiap siswa,
alih-alih menyeragamkan proses belajar yang mengabaikan keunikan setiap peserta
didik.
Data dari
berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang berpusat
pada siswa dapat menghasilkan peningkatan keterlibatan, motivasi, dan hasil
belajar yang lebih baik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Review of
Educational Research oleh National Research Council menggarisbawahi bahwa
ketika siswa merasa memiliki kontrol atas pembelajaran dan melihat kesesuaian
materi dengan kehidupan pribadi.
Perbandingan dengan Pilihan Jawaban Lain
B. Pemikiran Guru
Pertama,
tanpa panduan yang lebih luas, kurikulum bisa menjadi bervariasi antar kelas
atau antar sekolah, menciptakan ketidaksetaraan dalam kualitas pendidikan.
Kedua, meskipun guru memiliki pemahaman tentang siswa, tetapi tidak selalu
memiliki akses terhadap data tentang kebutuhan pasar kerja, tren global, atau
perubahan sosial yang lebih besar. Kurikulum yang sepenuhnya bergantung pada
pemikiran guru bisa saja kurang sesuai.
Meskipun
demikian, peran guru dalam pengembangan kurikulum juga diperlukan. Guru harus
dilibatkan dalam proses perancangan, memberikan masukan berdasarkan pengalaman
mengajar dengan siswa, tetapi bukan menjadi satu-satunya penentu acuan
kurikulum secara keseluruhan.
C. Kebutuhan Sekolah
Setiap
sekolah memiliki karakteristik berbeda, termasuk sumber daya, lingkungan
sosial, dan profil siswa. Mempertimbangkan kebutuhan sekolah dalam pengembangan
kurikulum juga perlu untuk memastikan kesesuaian lokal. Kurikulum dapat
disesuaikan untuk mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang yang ada di
komunitas sekolah setempat.
Namun,
menjadikan kebutuhan sekolah sebagai acuan utama juga memiliki keterbatasan.
Jika hanya berfokus pada kebutuhan sekolah, ada risiko bahwa standar pendidikan
di satu sekolah tidak sebanding dengan sekolah lain, menciptakan kesenjangan
mutu. Selain itu, kebutuhan sekolah lebih bersifat operasional atau manajerial,
yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan materi siswa.
Kebutuhan
sekolah seharusnya menjadi faktor pertimbangan dalam adaptasi dan implementasi
kurikulum, bukan sebagai acuan utama dalam penentuan kurikulum . Sekolah
memiliki otonomi untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal, tetapi kurikulum
tetap harus berlandaskan pada tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa.
D. Peraturan Pemerintah
Pemerintah
bertanggung jawab untuk memastikan standar pendidikan yang merata, kesesuaian
kurikulum dengan visi nasional. Oleh karena itu, peraturan pemerintah bisa
menjadi standar yang mengatur acuan sistem kurikulum, menetapkan standar
kompetensi minimal, dan memastikan bahwa pendidikan memenuhi tujuan pembangunan
negara.
Namun, jika
peraturan pemerintah menjadi satu-satunya atau acuan utama, kurikulum kurang
responsif terhadap kebutuhan murid. Kurikulum yang terlalu didikte oleh
pemerintah bisa bersifat top-down, mengedepankan keseragaman dan standarisasi,
yang dapat menghambat inovasi pedagogis dan kreativitas guru.
Sejarah
pendidikan dibeberapa negara menunjukkan bahwa kurikulum yang terlalu terpusat
pada pemerintah malah menghasilkan lulusan yang kurang adaptif atau tidak
memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Di Indonesia sendiri
terjadi perubahan kurikulum yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, yang
terkadang kurang selaras dengan kebutuhan di lapangan dan kurang melibatkan
pemangku kepentingan, terutama siswa.
Pemerintah
idealnya berperan sebagai penyedia kebijakan dan standar mutu, bukan sebagai
penentu acuan sistem kurikulum. Peran pemerintah adalah memastikan bahwa
kurikulum secara umum mendukung tujuan nasional dan memiliki standar minimal,
sambil memberikan ruang bagi adaptasi lokal dan yang terpenting, berpusat pada
kebutuhan peserta didik.
Dalam
esensinya, kurikulum bukan sekumpulan mata pelajaran yang harus dituntaskan,
melainkan sebuah rencana pengalaman belajar yang dirancang untuk memberdayakan
setiap murid agar mencapai potensi masing-masing.