Berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan ...
a. hukum
yang berlaku di negara itu
b. falsafah
yang dianut negera itu
c.
lembaga-lembaga politik yang dijalankan
d.
lembaga-lembaga sosial yang ada dalam negara itu
e. jawaban
a–d benar semua
Jawaban: e. jawaban a–d benar semua
Sistem perekonomian sebuah negara tidak pernah berdiri sendiri. Tapi sebuah sistm yang melibatkan banyak faktor dan unsur yang saling berkaitan. Di balik setiap keputusan ekonomi yang diambil oleh sebuah negara, terdapat pengaruh dari berbagai hal, seperti hukum, falsafah, lembaga politik, dan lembaga sosial.
Untuk memahami mengapa sistem perekonomian suatu negara bekerja dengan cara
tertentu, kita perlu mengetahui bagaimana unsur-unsur dibawah berhubungan
dengan sisem pereonomian. Dalam hal ini, pilihan jawaban yang menyatakan bahwa
semua jawaban (a-d) benar, menjadi benar adanya, karena seluruh faktor sangat
erat kaitannya dengan sistem perekonomian sebuah negara.
1. Hukum yang Berlaku di Negara Itu
Hukum berfungsi sebagai dasar dan pengatur dalam pelaksanaan sistem perekonomian. Undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan, perjanjian kontrak, hak-hak pekerja, pajak, dan regulasi perdagangan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.
Misalnya, negara dengan sistem hukum yang melindungi hak
milik pribadi dan mendorong kebebasan berusaha cenderung mendukung ekonomi
pasar yang lebih liberal. Sebaliknya, negara dengan regulasi yang ketat dan
pengendalian yang lebih terpusat cenderung menerapkan sistem ekonomi yang lebih
terkendali, seperti sistem ekonomi komando atau terpusat.
Sebagai
contoh, negara-negara seperti Amerika Serikat yang menganut sistem hukum common
law memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi karena sifat adaptif dari
hukum yang berlaku. Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum sipil yang
lebih ketat, seperti beberapa negara di Eropa, sering kali memiliki regulasi
ekonomi yang lebih ketat.
Kita melihat
bagaimana sistem perekonomian dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berlaku.
Penegakan hukum yang kuat mendukung keamanan dalam berbisnis, memberi jaminan
atas pelaksanaan kontrak dan keadilan dalam persaingan usaha, yang semuanya
merupakan faktor penting bagi keberlangsungan sebuah perekonomian.
2. Falsafah yang Dianut Negara Itu
Falsafah atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Apakah sebuah negara memilih kapitalisme, sosialisme, atau sistem ekonomi campuran sangat dipengaruhi oleh pandangan ideologis para pemimpin dan warga negaranya.
Di negara-negara dengan falsafah kapitalis, pasar
bebas dan kebebasan berusaha sangat diutamakan, dengan asumsi bahwa kekuatan
pasar akan mengatur alokasi sumber daya dengan efisien. Sedangkan di
negara-negara yang menganut sosialisme, kesejahteraan sosial dan distribusi
sumber daya yang merata sering menjadi tujuan utama, dengan intervensi negara
yang lebih besar dalam perekonomian.
Misalnya, di
negara-negara seperti Swedia yang memiliki kecenderungan sosial demokrasi,
falsafah ini tercermin dalam kebijakan ekonomi yang memadukan faktor-faktor
pasar bebas dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Falsafah ini
membentuk kebijakan redistribusi kekayaan dan jaminan sosial, yang memberikan
dampak langsung pada dinamika ekonomi negara.
Dengan
demikian, falsafah yang dianut oleh negara memberikan arahan terhadap jenis
sistem perekonomian yang diterapkan. Hal itu membentuk tujuan utama
perekonomian, apakah lebih mengutamakan efisiensi pasar atau keadilan sosial,
serta bagaimana peran negara dalam perekonomian tersebut.
3. Lembaga-lembaga Politik yang Dijalankan
Politik dan ekonomi selalu berkaitan erat. Lembaga-lembaga politik, seperti pemerintah dan parlemen, merupakan penentu kebijakan ekonomi. Pemerintah menetapkan peraturan, menentukan pajak, menyusun anggaran negara, dan mengatur hubungan perdagangan internasional.
Struktur politik yang demokratis dengan sistem checks and
balances yang baik cenderung menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih
akomodatif terhadap kebutuhan rakyat. Di sisi lain, rezim otoriter sering kali
mengendalikan perekonomian dengan cara yang lebih terpusat dan tanpa banyak
keterlibatan dari masyarakat.
Sebagai contoh, di Amerika Serikat, peran lembaga-lembaga politik dalam menentukan arah kebijakan ekonomi sangat dominan. Kongres dan Presiden bekerja sama untuk menentukan anggaran dan kebijakan pajak yang akan memengaruhi bagaimana ekonomi berjalan.
Di negara-negara dengan sistem politik yang otoriter, seperti Korea
Utara, lembaga politik memegang kontrol penuh atas seluruh aspek ekonomi, mulai
dari distribusi sumber daya hingga alokasi tenaga kerja.
Lembaga-lembaga
politik inilah yang menerapkan ideologi dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal
itu menjadi sarana utama di mana keputusan-keputusan besar diambil, termasuk
dalam hal intervensi negara di pasar atau reformasi ekonomi yang dibutuhkan.
4. Lembaga-lembaga Sosial yang Ada dalam Negara Itu
Sistem ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lembaga-lembaga sosial yang ada dalam sebuah negara. Norma-norma sosial, jaringan komunitas, dan berbagai bentuk institusi sosial seperti pendidikan dan agama turut berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi.
Masyarakat dengan tradisi gotong royong yang kuat,
cenderung memiliki sistem ekonomi yang lebih komunal, di mana bantuan
antarwarga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di
negara-negara dengan sistem pendidikan yang baik, tenaga kerja yang terampil
akan lebih mudah tersedia, dan ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan
ekonomi.
Misalnya, di
Jepang, lembaga-lembaga sosial seperti keluarga dan sistem komunitas sangat
kuat dalam mendukung ekonomi. Tradisi kerja keras dan loyalitas terhadap
perusahaan menjadi faktor dalam mendorong produktivitas dan inovasi. Demikian
pula, lembaga-lembaga pendidikan berpengaruh dalam membentuk tenaga kerja yang
berkualitas dan berdaya saing.
Dengan kata
lain, lembaga sosial memberikan dukungan dan membentuk perilaku ekonomi yang
ada di dalam masyarakat. Lembaga sosial membantu menciptakan stabilitas dan
memberikan dasar-dasar yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan.
Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan keempat faktor yaiti hukum, falsafah, lembaga politik, dan lembaga sosial.
Hukum memberikan kepastian dan regulasi
yang diperlukan, falsafah menjadi dasar ideologis, lembaga politik berfungsi
sebagai pengambil kebijakan, dan lembaga sosial menyediakan infrastruktur
sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena
itu, pilihan jawaban e. jawaban a–d benar semua sangat tepat, karena dalam
kenyataannya, tidak ada satu pun faktor yang berdiri sendiri dalam membentuk
sistem perekonomian. Semua faktor saling terkait dan bekerja sama dalam
menciptakan kondisi ekonomi yang optimal bagi sebuah negara.