Berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan

 

Berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan

Berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan ...

 

a. hukum yang berlaku di negara itu

b. falsafah yang dianut negera itu

c. lembaga-lembaga politik yang dijalankan

d. lembaga-lembaga sosial yang ada dalam negara itu

e. jawaban a–d benar semua

 

Jawaban: e. jawaban a–d benar semua

 

Sistem perekonomian sebuah negara tidak pernah berdiri sendiri. Tapi sebuah sistm yang melibatkan banyak faktor dan unsur yang saling berkaitan. Di balik setiap keputusan ekonomi yang diambil oleh sebuah negara, terdapat pengaruh dari berbagai hal, seperti hukum, falsafah, lembaga politik, dan lembaga sosial. 


Untuk memahami mengapa sistem perekonomian suatu negara bekerja dengan cara tertentu, kita perlu mengetahui bagaimana unsur-unsur dibawah berhubungan dengan sisem pereonomian. Dalam hal ini, pilihan jawaban yang menyatakan bahwa semua jawaban (a-d) benar, menjadi benar adanya, karena seluruh faktor sangat erat kaitannya dengan sistem perekonomian sebuah negara.

 

1. Hukum yang Berlaku di Negara Itu

Hukum berfungsi sebagai dasar dan pengatur dalam pelaksanaan sistem perekonomian. Undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan, perjanjian kontrak, hak-hak pekerja, pajak, dan regulasi perdagangan memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. 


Misalnya, negara dengan sistem hukum yang melindungi hak milik pribadi dan mendorong kebebasan berusaha cenderung mendukung ekonomi pasar yang lebih liberal. Sebaliknya, negara dengan regulasi yang ketat dan pengendalian yang lebih terpusat cenderung menerapkan sistem ekonomi yang lebih terkendali, seperti sistem ekonomi komando atau terpusat.

 

Sebagai contoh, negara-negara seperti Amerika Serikat yang menganut sistem hukum common law memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi karena sifat adaptif dari hukum yang berlaku. Di sisi lain, negara-negara dengan sistem hukum sipil yang lebih ketat, seperti beberapa negara di Eropa, sering kali memiliki regulasi ekonomi yang lebih ketat.

 

Kita melihat bagaimana sistem perekonomian dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berlaku. Penegakan hukum yang kuat mendukung keamanan dalam berbisnis, memberi jaminan atas pelaksanaan kontrak dan keadilan dalam persaingan usaha, yang semuanya merupakan faktor penting bagi keberlangsungan sebuah perekonomian.

 

2. Falsafah yang Dianut Negara Itu

Falsafah atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Apakah sebuah negara memilih kapitalisme, sosialisme, atau sistem ekonomi campuran sangat dipengaruhi oleh pandangan ideologis para pemimpin dan warga negaranya. 


Di negara-negara dengan falsafah kapitalis, pasar bebas dan kebebasan berusaha sangat diutamakan, dengan asumsi bahwa kekuatan pasar akan mengatur alokasi sumber daya dengan efisien. Sedangkan di negara-negara yang menganut sosialisme, kesejahteraan sosial dan distribusi sumber daya yang merata sering menjadi tujuan utama, dengan intervensi negara yang lebih besar dalam perekonomian.

 

Misalnya, di negara-negara seperti Swedia yang memiliki kecenderungan sosial demokrasi, falsafah ini tercermin dalam kebijakan ekonomi yang memadukan faktor-faktor pasar bebas dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Falsafah ini membentuk kebijakan redistribusi kekayaan dan jaminan sosial, yang memberikan dampak langsung pada dinamika ekonomi negara.

 

Dengan demikian, falsafah yang dianut oleh negara memberikan arahan terhadap jenis sistem perekonomian yang diterapkan. Hal itu membentuk tujuan utama perekonomian, apakah lebih mengutamakan efisiensi pasar atau keadilan sosial, serta bagaimana peran negara dalam perekonomian tersebut.

 

3. Lembaga-lembaga Politik yang Dijalankan

Politik dan ekonomi selalu berkaitan erat. Lembaga-lembaga politik, seperti pemerintah dan parlemen, merupakan penentu kebijakan ekonomi. Pemerintah menetapkan peraturan, menentukan pajak, menyusun anggaran negara, dan mengatur hubungan perdagangan internasional. 


Struktur politik yang demokratis dengan sistem checks and balances yang baik cenderung menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan rakyat. Di sisi lain, rezim otoriter sering kali mengendalikan perekonomian dengan cara yang lebih terpusat dan tanpa banyak keterlibatan dari masyarakat.

 

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, peran lembaga-lembaga politik dalam menentukan arah kebijakan ekonomi sangat dominan. Kongres dan Presiden bekerja sama untuk menentukan anggaran dan kebijakan pajak yang akan memengaruhi bagaimana ekonomi berjalan. 


Di negara-negara dengan sistem politik yang otoriter, seperti Korea Utara, lembaga politik memegang kontrol penuh atas seluruh aspek ekonomi, mulai dari distribusi sumber daya hingga alokasi tenaga kerja.

 

Lembaga-lembaga politik inilah yang menerapkan ideologi dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Hal itu menjadi sarana utama di mana keputusan-keputusan besar diambil, termasuk dalam hal intervensi negara di pasar atau reformasi ekonomi yang dibutuhkan.

 

4. Lembaga-lembaga Sosial yang Ada dalam Negara Itu

Sistem ekonomi juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lembaga-lembaga sosial yang ada dalam sebuah negara. Norma-norma sosial, jaringan komunitas, dan berbagai bentuk institusi sosial seperti pendidikan dan agama turut berperan dalam membentuk kebijakan ekonomi. 


Masyarakat dengan tradisi gotong royong yang kuat, cenderung memiliki sistem ekonomi yang lebih komunal, di mana bantuan antarwarga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di negara-negara dengan sistem pendidikan yang baik, tenaga kerja yang terampil akan lebih mudah tersedia, dan ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Misalnya, di Jepang, lembaga-lembaga sosial seperti keluarga dan sistem komunitas sangat kuat dalam mendukung ekonomi. Tradisi kerja keras dan loyalitas terhadap perusahaan menjadi faktor dalam mendorong produktivitas dan inovasi. Demikian pula, lembaga-lembaga pendidikan berpengaruh dalam membentuk tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

 

Dengan kata lain, lembaga sosial memberikan dukungan dan membentuk perilaku ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Lembaga sosial membantu menciptakan stabilitas dan memberikan dasar-dasar yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

 

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa berlakunya sistem perekonomian suatu negara sangat erat hubungannya dengan keempat faktor yaiti hukum, falsafah, lembaga politik, dan lembaga sosial. 


Hukum memberikan kepastian dan regulasi yang diperlukan, falsafah menjadi dasar ideologis, lembaga politik berfungsi sebagai pengambil kebijakan, dan lembaga sosial menyediakan infrastruktur sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

 

Oleh karena itu, pilihan jawaban e. jawaban a–d benar semua sangat tepat, karena dalam kenyataannya, tidak ada satu pun faktor yang berdiri sendiri dalam membentuk sistem perekonomian. Semua faktor saling terkait dan bekerja sama dalam menciptakan kondisi ekonomi yang optimal bagi sebuah negara.

LihatTutupKomentar