Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah ...
 
A.
mengenalkan batas batas laut Indonesia kepada nelayan
B.
meningkatkan kualitas sdm oleh pemerintah
C.
memberikan kebebasan kepada kapal asing
D. memberi
bantuan untuk nelayan miskin
 
Jawaban: C. memberikan kebebasan kepada kapal asing
 
Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi maritim
yang sangat besar. Garis pantainya yang panjang serta kekayaan sumber daya laut
yang melimpah menjadikan sektor maritim sebagai salah satu sektor penting dalam
perekonomian nasional. 
Namun,
potensi yang besar tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesejahteraan
masyarakat pesisir, khususnya nelayan, atau kontribusi optimal terhadap
perekonomian negara. Dalam upaya meningkatkan ekonomi maritim, pemerintah serta
pemangku kebijakan terus berinovasi dan melaksanakan berbagai program yang
bertujuan untuk memaksimalkan sektor maritim.
 
Namun, tidak
semua kebijakan mendukung penguatan ekonomi maritim Indonesia. Salah satu
contoh kebijakan yang kontraproduktif yaitu memberikan kebebasan kepada kapal
asing untuk beroperasi di perairan Indonesia (Pilihan C). 
Kebijakan
ini tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga berpotensi mengancam
kedaulatan sumber daya alam maritim. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana
pilihan (C) berbeda dari upaya-upaya yang benar-benar bertujuan untuk
meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia.
 
Mengenalkan Batas-Batas Laut Indonesia kepada Nelayan (Pilihan A)
Pemahaman
nelayan lokal tentang batas-batas laut Indonesia merupakan langkah mendasar
dalam mengembangkan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Dengan mengetahui
batas-batas laut yang sah, nelayan bisa beroperasi secara legal dan efisien
tanpa khawatir melanggar hukum internasional. Hal ini juga penting untuk
menghindari konflik dengan negara tetangga, yang sering kali melibatkan
sengketa perairan.
 
Selain itu,
mengenalkan batas-batas laut dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap
aktivitas ilegal di laut, seperti penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing yang
tidak memiliki izin. Pengetahuan ini juga mendukung nelayan untuk mencari ikan
di wilayah perikanan Indonesia dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. 
Upaya ini
mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus
memberdayakan nelayan lokal, sehingga jelas merupakan bagian dari upaya
meningkatkan ekonomi maritim Indonesia.
 
Meningkatkan Kualitas SDM oleh Pemerintah (Pilihan B)
Sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci bagi pengembangan ekonomi
maritim. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan nelayan melalui program
pendidikan, pelatihan, dan transfer teknologi merupakan langkah strategis untuk
memperkuat sektor perikanan dan kelautan. 
Pemerintah
memiliki peran penting dalam memastikan nelayan memiliki akses ke pelatihan
yang memungkinkan untuk menggunakan teknologi modern, meningkatkan hasil
tangkapan, dan memanfaatkan laut secara lebih efisien.
 
Program pendidikan kelautan
tidak hanya terbatas pada aspek teknis perikanan, tetapi juga mencakup
pemahaman tentang pengelolaan lingkungan, pengetahuan tentang pasar global, dan
inovasi dalam rantai pasokan perikanan. 
Peningkatan
kualitas SDM sangat sesuai dalam menghadapi persaingan global di sektor
kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, langkah ini jelas merupakan bagian
dari upaya memperkuat ekonomi maritim.
 
Memberi Bantuan untuk Nelayan Miskin (Pilihan D)
Memberikan
bantuan kepada nelayan miskin merupakan langkah konkret yang diambil oleh
pemerintah untuk memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi nelayan tetap terjaga.
Dalam banyak kasus, nelayan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan,
seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, pendanaan, dan infrastruktur.
Bantuan ini dapat berupa modal usaha, alat tangkap ikan yang lebih modern,
hingga pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai.
 
Dengan
memberi bantuan nelayan dapat lebih produktif dan berdaya saing. Mereka akan
mampu meningkatkan pendapatan sekaligus meminimalkan risiko yang sering kali
mereka hadapi saat melaut. Bantuan juga berguna dalam mengurangi ketimpangan
ekonomi di daerah-daerah pesisir yang biasanya tertinggal dalam hal
pembangunan. Langkah ini berorientasi pada penguatan ekonomi maritim dari bawah
ke atas, memastikan bahwa nelayan kecil juga mendapat manfaat dari kekayaan
laut Indonesia.
 
Memberikan
Kebebasan kepada Kapal Asing (Pilihan C) Ancaman bagi Ekonomi Maritim
Di sisi
lain, memberikan kebebasan kepada kapal asing untuk beroperasi di perairan
Indonesia justru bertentangan dengan upaya meningkatkan ekonomi maritim. Dalam
situasi globalisasi dan
perdagangan bebas, ada kecenderungan untuk membuka akses bagi kapal-kapal
asing. 
Namun,
kebijakan ini berisiko tinggi bagi Indonesia karena dapat mengurangi kontrol
atas sumber daya alam laut yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat
pesisir dan nelayan lokal.
 
Kapitalisme
internasional di sektor maritim cenderung mendominasi, dengan kapal-kapal asing
sering kali menggunakan teknologi canggih dan modal besar yang jauh melampaui
kapasitas nelayan tradisional Indonesia. 
Hal ini bisa
menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, overfishing, dan
kerusakan ekosistem yang tak terkendali. Kapal-kapal asing yang tidak
bertanggung jawab tidak memperhatikan aturan lokal tentang tangkapan
berkelanjutan, yang akhirnya mengakibatkan kerugian ekologis yang besar bagi
Indonesia.
 
Selain itu,
kapal asing yang beroperasi tanpa pengawasan ketat juga berpotensi melakukan
penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlapor, dan tidak teregulasi. Dampak
negatif dari ilegal Fishing bagi ekonomi maritim Indonesia sangatlah besar,
mulai dari hilangnya potensi pendapatan negara hingga memburuknya kesejahteraan
nelayan lokal.
Oleh karena
itu, memberikan kebebasan kepada kapal asing untuk beroperasi di perairan
Indonesia jelas bukan merupakan upaya yang mendukung penguatan ekonomi maritim,
melainkan berpotensi menjadi ancaman besar.
 
Meningkatkan
ekonomi maritim di Indonesia membutuhkan strategi yang jelas dan terukur,
dengan fokus pada pemberdayaan nelayan lokal, pemanfaatan sumber daya laut yang
berkelanjutan, dan menjaga kedaulatan maritim. 
Mengenalkan
batas-batas laut, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memberi
bantuan kepada nelayan miskin merupakan langkah konkret yang dapat mendukung
upaya meningkatkan ekonomi maritim di indonesia.
 
Sebaliknya, memberikan kebebasan kepada kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia hanya akan melemahkan ekonomi maritim dalam jangka panjang. Kebijakan seperti ini bukan hanya berisiko mengancam kedaulatan laut, tetapi juga dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, merugikan ekosistem, dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi nelayan lokal.

