Sistem parlementer presiden sebagai pemersatu dan penjaga keseimbangan kekuasaan

 

Situasi politik yang dinamis menuntut kita untuk memahami peran dan fungsi presiden dalam sistem pemerintahan parlementer. Berbeda dengan sistem presidensial di mana presiden memegang kendali penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dalam sistem parlementer memiliki peran yang lebih condong ke seremonial dan simbolis.

 

Presiden di negara dengan sistem parlementer biasanya dipilih oleh parlemen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masa jabatan seorang presiden pun ditentukan. Fokus utama presiden bukanlah menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, melainkan sebagai representasi negara di kancah internasional, pemersatu bangsa, dan penjaga stabilitas politik.

 

 

Duduk Perkara Kepala Negara Simbolis di Panggung Dunia

Peran presiden sebagai kepala negara simbolis terlihat jelas dalam tugas-tugas yang diemban ketika mewakili negara di konferensi internasional. Maka presiden berwenang untuk:

• Menerima tamu kenegaraan dan delegasi asing. Bayangkan presiden sebagai tuan rumah yang ramah, menyambut kunjungan pejabat tinggi dari negara lain untuk mempererat hubungan bilateral.
• Melakukan kunjungan resmi ke luar negeri untuk menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Presiden aktif berdiplomasi dengan negara lain, tak ubahnya seorang diplomat ulung, untuk menjalin kerja sama dan persahabatan yang saling menguntungkan.
• Meratifikasi perjanjian internasional dan mewakili negara dalam forum internasional. Presiden memiliki otoritas untuk menyetujui perjanjian internasional yang telah dirundingkan, dan menjadi juru bicara negara di berbagai wadah kerjasama antar negara.
• Selain itu, sebagai simbol persatuan bangsa, presiden kerap hadir dalam berbagai acara kenegaraan dan seremonial penting. Kehadiran seorang presiden menunjukkan citra persatuan dan identitas nasional, menguatkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang heterogen.

 

 

Pemersatu Bangsa Menjaga Stabilitas dan Kesatuan

Dalam dinamika politik yang dinamis dan masyarakat yang beragam, presiden memiliki peran sebagai pemersatu bangsa. Maka presiden diharapkan dapat:

• Menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Presiden bertindak sebagai figur pemersatu yang mampu meredam konflik dan ketegangan antar kelompok, memastikan negara berjalan dengan aman dan tenteram.
• Menjadi penengah dalam konflik dan perselisihan antar pihak. Ketika terjadi perselisihan politik atau sosial, presiden diharapkan dapat menjadi mediator yang netral serta bijaksana, mencari jalan keluar yang damai demi kepentingan bersama.
• Mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan persatuan bangsa. Presiden menjadi corong bagi nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi negara, senantiasa mengingatkan pentingnya demokrasi, toleransi, dan semangat persatuan untuk kemajuan bangsa.
• Presiden diharapkan dapat menjadi figur yang netral dan objektif, melampaui kepentingan politik sesaat, dan fokus pada kepentingan bangsa secara menyeluruh.  Ini tidak mudah, namun kepemimpinan yang berwibawa dan berintegritas menjadi modal utama untuk menjalankan tugas seorang presiden dengan baik.

 

 

Hubungan Presiden dengan Parlemen dan Perdana Menteri

Berbeda dengan sistem presidensial, presiden dalam sistem parlementer tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang luas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berperan sebagai mitra kerja, bukan eksekutif tertinggi. Lalu, apa saja tugas presiden dalam hal ini?

• Menunjuk Perdana Menteri berdasarkan suara mayoritas di parlemen. Presiden biasanya menunjuk pemimpin partai atau koalisi yang memiliki kursi terbanyak di parlemen untuk menjadi Perdana Menteri.
• Mengangkat dan memberhentikan menteri atas usulan Perdana Menteri. Presiden berperan menyetujui usulan Perdana Menteri terkait susunan kabinet, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Perdana Menteri.
• Memberikan nasihat dan arahan kepada Perdana Menteri dan kabinet. Presiden dapat memberikan masukan dan arahan strategis kepada Perdana Menteri dan kabinetnya berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki.
• Presiden dan Perdana Menteri bekerja sama erat dalam menjalankan roda pemerintahan. Presiden sebagai penasihat dan pemberi arahan, sedangkan Perdana Menteri sebagai eksekutor kebijakan. Hubungan yang harmonis dan saling pengertian antara keduanya menjadi faktor berjalannya pemerintahan yang efektif.

 

 

Menjaga Demokrasi Keseimbangan Kekuasaan adalah Kuncinya

Sistem parlementer dengan presiden sebagai kepala negara simbolis dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan bertujuan untuk mencapai keseimbangan kekuasaan. Mengapa ini penting?

• Memisahkan Kekuasaan: Sistem parlementer memisahkan kekuasaan eksekutif (Perdana Menteri) dan legislatif (parlemen). Pemisahan ini mencegah dominasi satu pihak dan memastikan adanya kontrol.
• Meningkatkan Tanggungjawab: Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga harus mempertanggungjawabkan kinerja kepada rakyat. Mekanisme ini memastikan keterbukaan dan tanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan.
• Memperkuat Demokrasi: Sistem parlementer diharapkan dapat mendorong dialog dan kompromi antar pihak, serta memperkuat demokrasi di negara tersebut. Dengan adanya pemisahan kekuasaan dan tanggungjawab yang jelas, diharapkan demokrasi dapat berjalan dengan lebih sehat dan dinamis.

 

Meskipun perannya lebih seremonial dibandingkan dengan presiden dalam sistem presidensial, presiden dalam sistem parlementer memiliki peran krusial sebagai simbol persatuan bangsa dan perekat stabilitas politik. Kepemimpinan yang bijaksana, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi faktor utama bagi presiden untuk menjalankan tugas dengan baik dan membawa kemajuan bagi bangsa.