Seorang pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan

 

Dalam lingkup kepemimpinan, pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi yang menentukan arah dan keberhasilan seorang pemimpin. Namun, tidak jarang ditemukan pola pengambilan keputusan yang bersifat otoriter atau sepihak, yang menimbulkan gangguan, konflik internal, dan ketidakstabilan. 

Oleh karena itu, sebuah prinsip mendasar yang harus dipegang oleh seorang pemimpin adalah mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Artikel ini akan menjelaskan mengapa prinsip tersebut penting, bagaimana penerapan dalam konteks kepemimpinan modern, serta berbagai dampak yang dihasilkan dari pola pengambilan keputusan berbasis konsensus.

 

Kepemimpinan: Dari Otoritarianisme Menuju Demokrasi

Secara sejarah, model kepemimpinan otoriter atau “top-down” sangat dominan dalam berbagai negara, terutama pada masa-masa ketika komunikasi dan partisipasi publik terbatas. Namun, dengan perkembangan ilmu manajemen dan teori negara modern, paradigma tersebut mulai bergeser. Kepemimpinan demokratis, yang menempatkan partisipasi anggota atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, kini semakin diakui sebagai pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

 

Menurut John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan terkemuka, “Pemimpin terbaik bukan yang membuat semua keputusan sendiri, melainkan yang mampu menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan bersama-sama bertanggung jawab atas hasilnya.”. Hal ini menegaskan bahwa kesepakatan bukan hanya soal teknis pengambilan suara, melainkan soal membangun rasa memiliki dan komitmen bersama.

 

 

Mengapa Kesepakatan Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan ?

Keputusan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan pihak terkait sering kali berujung pada ketidakpuasan, bahkan perlawanan. Di sisi lain, keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama mengandung sejumlah manfaat penting, antara lain:

 

Legitimasi dan Kepatuhan yang Lebih Tinggi

Ketika keputusan dibuat bersama dan disepakati, para pihak yang terlibat merasa dihargai dan diakui. Hal ini meningkatkan legitimasi keputusan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan dengan penuh komitmen.

 

Pengelolaan Konflik yang Lebih Efektif

Kesepakatan menuntut dialog dan negosiasi, yang secara natural mengurangi potensi konflik. Proses ini membantu menentukan berbagai kepentingan yang berbeda sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan sebagian besar pihak.

 

Peningkatan Kualitas Keputusan

Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman, keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan cenderung lebih matang, komprehensif, dan dapat meminimalisasi risiko kegagalan.

 

Pengembangan Kapasitas dan Keterlibatan

Proses pengambilan keputusan yang partisipatif memberikan kesempatan bagi warga negara untuk belajar, berkembang, dan merasa terlibat secara aktif dalam perubahan.

 

 

Implementasi Kesepakatan dalam Praktik Kepemimpinan

Memang, pengambilan keputusan berbasis kesepakatan tidak selalu mudah. Dalam praktiknya, seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan kepentingan yang beragam dan bisa bertentangan. Selain itu, tantangan lain adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus, terutama dalam kelompok besar atau situasi yang rumit.

 

Namun, berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk memfasilitasi proses ini:

Musyawarah dan Demokrasi Deliberatif

Pendekatan ini diterapkan dengan dialog terbuka, mendengarkan secara aktif, dan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk mengemukakan pandangan. Hasilnya adalah keputusan yang dihasilkan berdasarkan pemahaman bersama dan argumentasi rasional.

 

Mediasi dan Negosiasi

Dalam situasi konflik, peran mediasi dapat membantu menyelesaikan perbedaan pandangan sehingga kesepakatan dapat tercapai tanpa memaksakan kehendak.

 

Penggunaan Teknologi Partisipatif

Platform digital seperti polling elektronik, forum diskusi daring, dan sistem manajemen proyek kolaboratif dapat mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan bersama, terutama dalam negara besar.

 

Misalnya, dalam konteks pemerintahan daerah, konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan berbasis kesepakatan yang melibatkan berbagai pihak masyarakat, lembaga pemerintahan, dan sektor swasta. 

Proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, tetapi juga memperkuat tanggungjawab dan transparansi pemerintahan.

 

 

Dampak Negatif dari Pengambilan Keputusan Sepihak

Sejarah dari studi kasus negara dan pemerintahan menunjukkan bagaimana keputusan sepihak dapat memicu berbagai masalah. Salah satu contoh adalah krisis yang terjadi dalam perusahaan akibat keputusan seorang CEO yang tidak melibatkan tim manajemen dan pemegang saham.

 

Misalnya, kasus keputusan sepihak di perusahaan ritel yang memutuskan pemotongan biaya secara drastis tanpa konsultasi, berujung pada gelombang pemecatan dan penurunan moral karyawan. Dalam lingkup pemerintahan, keputusan otoriter yang tidak melibatkan partisipasi publik bisa menimbulkan ketidakstabilan politik.

 

 

Memang, dalam situasi darurat atau kondisi kritis, pemimpin harus mengambil keputusan cepat tanpa proses panjang. Namun, untuk keberlangsungan dan kemajuan jangka panjang, pengambilan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan adalah fondasi utama kepemimpinan yang sehat dan berintegritas.

 

Seorang pemimpin sejati bukan hanya dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat, tetapi juga memastikan keputusan tersebut diterima, didukung, dan dijalankan bersama oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Kesepakatan bersama tidak hanya memperkuat legitimasi kepemimpinan, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama.